undang undang kepemudaan 2017. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. undang undang kepemudaan 2017

UU No. Kepemudaan, Olah Raga dan. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga RepublikDari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. pengesahan perjanjian antara republik indonesia dan republik singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian timur selat singapura, 2014 (treaty between the republic of indonesia and the republic of singapore relating to the delimitation of the territorial seas. Trending News. 0. Tahun 2017 berubah nomenklatur menjadi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabpaten Berau. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Gerakan Maju Tani akan cetak 10 juta petani digital . KETENTUAN UMUM 2. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan. 000 (lima ribu) hektare dan” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bertentangan dengan UUD. Peraturan Daerah Provinsi Lampung NomorNOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH LAUT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH LAUT, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan. "Kita sudah memiliki Undang-Undang Kepemudaan No 40 tahun 2009 yang menjadi dasar bagi kita dalam menjalankan program tentang kepemudaan. Undang-undang nomer 10 tahun 195. Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujud-nya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif,. "Memutuskan, menetapkan Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah. Kepemudaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkaitan dengan pemuda. Lihat dokumen lengkap (2 Halaman - 19. Kurun waktu RPJP Daerah sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam perkembangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengalami berbagai perubahan sejak pemilu pertama diadakan Tahun 1955 7 Muhammad Lukman Edy. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916); 3. . id : 20 hlm. 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 2017, No. Surat Keputusan Bersama. 87. BAB I. Tutup. M. 5430, LL SETNEG: 35 HLM. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKP dan RAPBN sebagaimana dimaksud di atas, maka jangka waktu keseluruhan RPJPN adalah 2005-2025. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Mar 12, 2021 · Organisasi Kepemudaan Sebagai Organisasi Masyarakat. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. 2017. bahwa Negara memajukan Kebudayaan Nasional. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023. ASAS DAN TUJUAN 3. 2017/NO. peran, tanggung jawab, dan hak pemuda 6. Di antara peraturan perundangan-undangan tersebut adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan Penjelasannya. 239 -2 - Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang; Mengingat : 1. Sejalan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, serta Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan. bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, danPENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN) Farhan Permaqi, S. Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat dapat berperan dalam berbagai kegiatan PUG. (2017:143) menjelaskan bahwa implementasi. 2017/No. Uraian Tugas Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut. Masuk. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. Undang-undang Pemilihan Umum 2017 merupakan undang-undang yang mengatur pemilihan umum di Indonesia. . pembinaan kepemudaan dan olahraga berskala Desa; s. NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PENGASUHAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan. BIDANG KEPEMUDAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SEMARANG, Menimbang : a. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, terdapat suatu jaminan bagi seluruh warga negara. - 2 - Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27, Pasal 28C, dan PasalPUTUSAN Nomor PUTUSAN Nomor 55/PUU-XVIII/2020. 40, LN. pendanaan 15. A. go. Undang-Undang . I. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang. 163 -2- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang KepemudaanPancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e. Hasil Pencarian Menemukan 62 peraturan (dalam 0,016 detik) Cari . bahwa Pemuda sebagai generasi penerus memiliki. Undang-undang (UU) tentang Kebidanan. (Pasal 3 UU 40 Tahun 2009). Pada Provinsi Kalimantan Timur, program JPI bisa dikatakan sebagai òtonik ó. UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. 116, TLN No. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut luar negeri, keagenan umum, dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing diatur dengan Peraturan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 655); 9. 2017, No. “Perppu ini payung hukum untuk bagaimana pemerintah dapat lebih leluasa, dapat menjamin bagaimana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan. 1. Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067); 6. 2019/NO. Data di atas menunjukan pentingnya keseriusan seluruh pihak dalam pembangunan pemuda, sesuai amanah Undang-undang kepemudaan. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah UU No. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 14 ayat (1) mengamanatkan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. DKI Jakarta Surabaya Pailit PKPU Pailit PKPU Tahun 2015 55 107 24 14 Tahun 2016 67 146 31 23 Total permohonan 122 253 55 37. Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG. Marak Kasus Perundungan Anak, DPRD Jateng Undang 75 SMP Bicara Solusi. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH Menimbang : a. Perwakilan. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang mengatur batas usia pemuda. Keputusan Presiden No 23 Tahun 1976 tentang Hadiah, Seni, Ilmu Pengetahuan, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDON. 2. berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 (UU 36/2009) adalah keadaan sehat, baik secara fisik, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan. Mengingat : 1. Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 148 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067. Badan Narkotika Nasional 26. Secara legal formal, pembangunan kepemudaan telah memiliki payung hukum yang sekaligus menjadi bingkai hukum dalam mengelola urusan kepemudaan. KETENTUAN PENUTUP . Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka menyiratkan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga berkewajiban Undang-Undang ini juga memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan program pelayanan kepemudaan. BAB IV PENUTUP Pasal 19 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Uraian Tugas Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut. Undang. com) Undang-undang Republik Indonesia No. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi,. Buku sejenis lainnya. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan Oct 9, 2022 · dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan . Tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi. pdf. TATA CARA PENGAJUAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA. 56, TLN NO. Undang-undang. Setelah dilakukan 4 kali amandemen, UUD NRI 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan. Pembangunan kepemudaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan. UU. go. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246); 3. KEPEMUDAAN. tentang. Pemilihan ini. Daftar Masuk. Terjun ke Dunia Politik, Giring ‘Nidji’ Syukuran di Rumahnya. penghargaan 14. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. bahwa dalam sejarah perjuangan bangsa indonesia sejak perintisan pergerakan kebangsaan Indonesia, pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat; b. Jakarta, IDN Times - Ketua Umum PP Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Zaky Ahmad Riva'i mengusulkan agar Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) segera merevisi Undang-Undang Kepemudaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Mengingat : 1. Halaman ini telah diakses 17907 kali. bahwa untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan. _151-317. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,. Koordinasi. Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KEPEMUDAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TERNATE, Menimbang : a. com. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan ; 4. Majelis Panel Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang permohonan pengujian Pasal 1 ayat (1) UU No. Peraturan Menteri Sosial NO. huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kepemudaan. JDIH KPU RI | Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. pdf UU_Nomor_7_Tahun_2017_-_Batang_Tubuh_-_Hal. Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan; Mengingat : 1. Guna Mendukung Sinergi Ormas dan Organisasi Kepemudaan, Bawaslu Kabupaten Bekasi lakukan Sosialisasi dan Implementasi Perbawaslu Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten bertugas, berwenang dan berkewajiban mengawasi seluruh tahapan Penyelenggaraan. Tipe Dokumen. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1. 2/2017 Tentang Ormas. Bidang. Pasal 5 ayat (2) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 . Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23. Semoga dengan dikumpulkanya beberapa peraturan tentang desa diatas, bisa menambah dan memperkaya referensi kita didalam mengembangkan desa kedepannya. Kepemudaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan. bahwa dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. bahwa pemuda. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 20 Juli 2017 setelah sembilan bulan perdebatan di Dewan Perwakilan Rakyat. Buku Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah [edisi 2017] karya Tim Fokusmedia. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional. KEBEBASAN BERSERIKAT DALAM PEMBENTUKAN ORGANISASI KEPEMUDAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN (Studi tentang penentuan usia pemudKepemudaan - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009. XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas 2019, No. Prolegnas 2020-2024 disusun oleh DPR Periode 2019-2024 dan Pemerintah dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi,. UMUM Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan. bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kepemudaan dalam rangka melaksanakan kebijakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. ADVERTISEMENT. TAHUN 2017 A. 0. d. (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. User Name Password Lupa Password ; Daftar Anggota Baru Home; KATEGORI. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75121. Pasal 4 ayat (1). Tahun. Pasal 33 Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1. Samarinda - Rapat Dengar Pendapat dengan tema Sharing Tentang Pendalaman Substansi Materi Rencana Peraturan. Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) Ketentuan lebih lanjut mengenai. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 12, LD. Sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-undang Dasar, lembaga yang. Perpres Nomor 43 Tahun 2022 mengatur tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan generasi muda Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan; 2. User Name Password Lupa Password. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal. 2017 PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG MPR RI. detik. , M. Glosarium. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 17 Tahun - 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik. Kepemudaan; Undang-Undang Nomor Nomor 40 23 Tahun Tahun 2009 2014 tentanv tentang Pemerintahan Daerah: Menetapkan KESATU KEDUA RETIGA 3. Pasal 5 ayat (2) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067); 6. Penyelenggaraan.